KLIKHEALTH – “Gubernur Jawa Timur berharap Badan POM dapat melindungi masyarakat agar Obat dan Makanan yang dikonsumsi aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta dapat mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar maju dan berdaya saing.” Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso saat hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2019 di Surabaya, Selasa (12/11).
REN Badan POM tahun 2019 yang mengangkat tema “Melalui Evaluasi Kinerja, Kita Tingkatkan Pelayanan Publik yang Efektif untuk Obat dan Makanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Era Industri 4.0” ini dilaksanakan pada 11-15 November 2019 dihadiri setidaknya 400 orang peserta dari unit pusat, Balai Besar/Balai POM, serta Kantor Badan POM di kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya mewakili Kepala Badan POM, Plt. Sekretaris Utama Reri Indriani menyampaikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama periode rencana strategi (renstra) 2015-2019. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang.
Reri menjelaskan bahwa pertemuan ini akan membahas capaian kinerja yang konkret dan terukur serta faktor kunci keberhasilan, isu strategis, tantangan dan lesson learned dari capaian tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, fungsi pengawasan yaitu standardisasi, sertifikasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, serta informasi dan komunikasi, dan pengendalian intern. Hasil evaluasi akan menjadi masukan yang sangat penting untuk mempertajam perencanaan Badan POM pada periode pembangunan nasional 2020-2024.
“Pengawasan dan pelayanan publik yang efektif secara nyata turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 ditekankan pada ‘pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas’ yang difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia,” ungkapnya. Sejalan dengan tema RKP 2019 tersebut, Badan POM turut mendukung pencegahan penyakit tidak menular serta stunting melalui pengawasan mutu fortifikasi pangan serta pengaturan Informasi Nilai Gizi (ING) dan pencatuman label produk yang lebih sehat.
“Merespon perkembangan di era industri 4.0, Badan POM memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan intensifikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik pre-market ataupun pengawasan post-market dan penindakan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dalam penyediaan Obat dan Makanan berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0.” tambah Plt. Sekretaris Utama.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan agar Badan POM terus memberikan pendampingan untuk UMKM. “Pendampingan ini sangat penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan legalitas bagi UMKM yang berada di Jawa Timur,” ujarnya seperti dikutip lama pom.go.id.
Pada kesempatan yang sama, Badan POM melakukan peresmian Layanan Publik di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur yaitu Madiun, Malang, dan Jember. Hal ini merupakan wujud komitmen Badan POM untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan POM sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendekatkan layanan pengurusan perizinan kepada masyarakat melalui lembaga Bakorwil. Melalui layanan publik di Bakorwil ini, Badan POM siap memberikan informasi dan melakukan pendampingan terkait perizinan Obat dan Makanan kepada pelaku usaha, terutama UMKM dan masyarakat Jawa Timur. (*)
