PADANG, KLIKHEALTH – Kepala daerah mesti komit membantu pelayanan kesehatan masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu BPJS, diharapkan untuk bisa dibantu melalui bantuan Baznas.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam acara Universal Health Coverage (UHC) Class yang dihadiri oleh seluruh Waklikota dan Bupati se-Sumbar di Hotel Mercure Padang, Senin (14/5).
Dalam acara tersebut, turut hadir, Kajati, Sekretaris Daerah, Kadis Kesehatan se Sumbar, Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Seluruh Anggota Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama.
Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, pelayan kesehatan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini berdasarkan data yang ada, kata Irwan, pelayanan BPJS telah mencapai 75 persen.
“Besaran ini seharusnya telah mampu menutupi angka kemiskinan Sumatera Barat yang hanya 7 persen, namun tidak dipungkuri masih ada saja masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS,” ujarnya.
Irwan oun juga berharap Bupati dan Walikota berupaya bagaimana setiap masyarakat mesti memiliki BPJS. Kalau bisa, turun ke bawah dan cari rumah pendudiuk miskin untuk didaftarkan dalam jaminan kesehatan, sehingga tuntas.
“Kemudian terkait cicilan preminya, kepala daerah bisa meminta dukungan dari lembaga lainnya untuk membayar cicilan premi BPJS masyarakat miskin tersebut,” saran Irwan.
Seperti diketahui, kegiatan UHC Class ini bertujuan untuk mencapai hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan (stakeholder) Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat dengan BPJS Kesehatan, terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
Dalam pertemuan ini, BPJS berharap agar walikota, bupati, hingga kepala dinas dan para stakeholder yang hadir, dapat berkomitmen tegas untuk mewujudkan capaian UHC di Provinsi Sumbar.
Kemudian, BPJS juga berharap melalui pertemuan ini, kepala daerah di Sumbar ikut serta membantu mengoptimalkan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ini di tengah masyarakat dengan cara menganggarkan dana untuk program jkn-kis tersebut.(*)
Komentar